LimasisiNews, Simalungun –
Proyek Pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotannya di SD Negeri 091552 Marubun, tepatnya Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara diduga dikerjakan asal jadi oleh pihak rekanan sehingga dinilai terindikasi sarat korupsi.
Berdasarkan hasil investigasi awak media LimasisiNews pada 04 September 2021 dan 19 November 2021, Proyek yang dikerjakan oleh CV. Harbangan Putra Jaya, yang beralamat di JL.Manik Rambung, Nagori Hataran, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dengan anggaran fantastis senilai 579.308.496,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tiga Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam).
Ditemukan beberapa kejanggalan dalam kegiatan Rehabilitasi tersebut, seperti Kosen jendela dan pintu yang dipasang diduga dari kayu lembek dan murahan, sehingga rentan lapuk dan tidak tahan lama,bahkan Daun jendela juga dipasang asal asalan karena sebagian jendela tampak tidak bisa tertutup rapi, bahkan grendel jendela juga tidak di pasang semestinya.
Tak hanya itu, pemasangan lampu juga dinilai asal asal, buktinya ketika awak media ke lokasi, ada titik lampu yang hidup selama 24 jam,ada juga titik tidak di pasang fitting dan bola lampu, hal ini diduga sengaja dilakukan demi meraup pundi pundi keuntungan besar tanpa memikirkan kualitas pengerjaan, bahkan dugaan tersebut menguat dengan pernyataan Rahman Sahrul Panjaitan, S.Pd, M.Si , selaku kepala sekolah SDN 091552 Marubun saat ditemui di lokasi.
Dimana ia mengaku tidak mengerti apa pun terkait rehabilitasi sekolah tersebut,bahkan pihak rekanan tidak pernah berkoordinasi dengannya, namun ia di telepon oleh seseorang supaya membuat keterangan berupa berita acara bahwa pengerjaan sudah selesai seratus persen agar rekanan bisa melakukan pencairan.
“Mana mungkin saya mau buat keterangan rehabilitasi sekolah ini sudah selesai seratus persen sedangkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) nya saja tidak pernah saya lihat, saya tidak mengerti apa apa tentang pengerjaan rehab sekolah ini Lae, entah bagaimana caranya pun saya tidak tahu menahu,mereka juga tidak ada koordinasi sama saya, tiba-tiba saja sekolah ini dibongkar lalu di rehab, ya katanya perintah dari dinas”, ungkapnya pada awak media.
“Tapi yang saya lihat sangat banyak kejanggalan, lihatlah lampu itu tidak bisa dimatikan dan hidup 24 jam, jika begini bisa terbakar sekolah ini, ada juga tidak dipasang fitting lampu tapi wayar nya ada, sementara di salah satu sudut ruangan ada tembok yang tidak di plester dan untuk menutupi nya mereka menempelkan triplek, bisa saja ini saya plester pakai dana sendiri tapi takutnya jadi salah” ungkap kepsek sembari menunjuk semua yang ia sebutkan.
Tak hanya itu, sisa bongkaran bangunan lama seperti seng dan kayu juga tidak ia ketahui kemana, namun informasinya dibuat untuk menutupi salah satu proyek jembatan di pondok 8, Kecamatan Tanah Jawa, bahkan menurutnya pihak rekanan agak arogan,” mereka pakai air dan lampu tanpa ijin saya, tanpa pamit dan tanpa bilang terima kasih mereka pergi saja, memang mereka tinggalkan 700 ribu untuk bayar air dan lampu kepada salah satu guru disini, tapi kan pembayaran kami bulan ini satu juta lebih,” ungkap kepsek.
Ditanya siapa rekanan proyek tersebut, kepala sekolah mengaku tidak mengetahui pasti, cuman informasi yang ia dengar para pekerja dikoordinir dan digaji oleh seorang oknum polisi bermarga Sinaga.
Namun ketika awak media coba cek kembali situasi sekolah tersebut pada Jumat 17 Desember 2021 sekira pukul 10:00 WIB, tiba tiba ada yang aneh dengan kepala sekolah ini, dia mengaku jika rehabilitasi sekolah tersebut sudah serah terima,dan oknum pemborong sudah memberikannya uang sejumlah lima puluh ribu untuk plester dinding yang sebelumnya hanya ditutup triplek.
Jadi berdasarkan hasil investigasi dan keterangan dari oknum kepala sekolah tersebut, dinilai bahwa Pengerjaan Rehabilitasi SDN 091552 Marubun kurang signifikan, namun untuk memuluskan kegiatan diduga ada konspirasi antara pihak rekanan dan Dinas terkait, bahkan disinyalir sarat korupsi,sehingga APH diminta perlu lakukan evaluasi dan terjun ke lokasi.
(SAP)
