LimasisiNews, Seoul (Korsel) –
Pemerintah Korea Selatan (Korsel) berencana bertemu dengan serikat pekerja truk negara itu untuk melakukan pembicaraan pada Senin (28/11/2022) untuk pertama kalinya sejak pemogokan nasional dimulai lima hari lalu.
Pertemuan itu dilakukan saat gangguan rantai pasokan memburuk dan lokasi konstruksi menghadapi kekurangan beton akibat aksi mogok kerja para sopir truk Korea Selatan.
Dengan pasokan semen dan bahan bakar untuk pompa bensin menipis, pemerintah telah meningkatkan peringatan gangguan transportasi kargo akibat pemogokan menjadi ‘serius’, tingkat tertinggi dalam skala gangguannya, kata kementerian transportasi, Senin.
Namun, pernyataan serikat pada Minggu (27/11/2022) menawarkan sedikit prospek terobosan dalam perselisihan tersebut.
“Posisi Kementerian Perhubungan sudah ditetapkan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi pertemuan ini bukan negosiasi. isinya adalah tuntutan kembali bekerja tanpa syarat,” kata serikat pekerja itu.
Pemogokan besar kedua dalam waktu kurang dari enam bulan oleh ribuan serikat pekerja truk untuk gaji dan kondisi kerja yang lebih baik itu dikritik pekan lalu oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol karena menyandera logistik negara dalam menghadapi krisis ekonomi.
Penyelenggara pemogokan, Serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo (CTSU), mengkritik pemerintah karena hanya bersedia memperluas sistem ‘Tingkat Pengangkutan Aman’ upah minimum selama tiga tahun lagi, alih-alih menjadikannya permanen dan memperluas penerapannya sebagaimana tuntutan serikat pekerja.
Menurut undang-undang Korea Selatan, selama terjadi gangguan serius pada transportasi, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk memaksa pekerja transportasi kembali bekerja. Kegagalan untuk mematuhi dapat dihukum hingga tiga tahun penjara, atau denda hingga 30 juta won (Rp351 juta).
