Sedangkan rakyat yang selama ini mengais rejeki sebagai PKL dan tukang parkir juga menolak karena di saat masyarakat masih kesulitan mendapatkan hak bekerja, mereka juga akan terimbas menjadi pengangguran yang mengancam masa depan keluarga termasuk anak-anak mereka.
“Tetapi yang terpenting adalah hak mendapatkan tempat tinggal dan hak mendapatkan pekerjaan adalah kewajiban negara sesuai amanat konstitusi Undang-Undang (UUD) 1945,” pungkasnya.
Ar/Ed. MN
LimaSisiNews, Sleman (DIY) - Lagi-lagi kasus dugaan penyalahgunaan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Sleman kembali terjadi. Kali ini...
LimaSisiNews, Sleman (DIY) - Proses penyidikan kasus dugaan Korupsi dana hibah pariwisata Sleman tahun 2020 masih terus berjalan, meskipun sudah ratusan...
LimaSisiNews, Sleman (DIY) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...
©2024 LimaSisiNews.com
You cannot copy content of this page
