Upaya ini meliputi reformasi sistem administrasi, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM (Sumber Daya Manusia), peningkatan pengawasan, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga didorong untuk turut mengawal transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Yudi Ismono juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi zona integritas bergantung pada komitmen bersama.
“Jika komitmen ini dijalankan secara konsisten, menciptakan institusi yang bersih dan melayani bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi sebuah keniscayaan,” tambahnya.
Dengan adanya pencanangan ini, diharapkan seluruh elemen, baik internal maupun eksternal, dapat bersinergi dalam mendukung terciptanya birokrasi yang bebas dari korupsi serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ar/Ed. MN
