Ia menambahkan, Pemerintah ingin menegakkan kewibawaan hukum demi kemaslahatan masyarakat, dengan memastikan pengelolaan kawasan tersebut tetap berkelanjutan.
“Kami harap masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban. Pemerintah akan hadir memberi solusi terbaik, termasuk untuk nasib para karyawan dan warga yang menggantungkan hidup di kawasan ini,” tegasnya.
Harli juga mengimbau kelompok-kelompok masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara baik dan terbuka kepada Pemerintah mau pun kepada PT. Agrinas yang diberi mandat mengelola lahan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sumut, Brigjen. Pol. Ronny Santana; Bupati Palas dan Bupati Paluta, serta unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dari kedua daerah.
Gabriel/Ed. MN
