2) Selanjutnya untuk memenuhi target pendapatan perusahaan PT Taru Martani tersangka “NAA” melakukan pembukaan rekening kembali pada tanggal 07 Oktober 2022 dengan deposit awal sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang sumber dananya berasal dari uang kas PT Taru Martani, namun akun tetap atas nama pribadi tersangka “NAA”.
3) Selanjutnya berdasarkan Memo Direktur PT Taru Martani Kepada Kepala Divisi Keuangan PT Taru Martani, tersangka “NAA” selaku Direktur PT Taru Martani memerintahkan Kepala Divisi Keuangan PT Taru Martani untuk mentransfer dana dari rekening PT Taru Martani ke rekening PT Midtou Aryacom Futures dalam rangka kerja sama investasi dengan PT Midtou Aryacom Futures, yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2022, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 1 Desember 2022, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2022, sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2023
Bahwa pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Taru Martani Tahun Buku 2022 yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Desember 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Taru Martani Akta Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. Nomor 29 tanggal 29 Desember 2021, tidak terdapat rencana investasi trading.
“Akibat perbuatan tersangka “NAA” merugikan keuangan negara sebesar lebih kurang Rp.18.700.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah),” paparnya.
Pasal yang disangkakan :
Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Arifin
