“Saya mohon betul Kementerian PUPR, ayolah, revitalisasi dilanjutkan jangan sampai mandek. Pokoknya harus lanjut, kalau tidak lanjut kasihan masyarakat,” tuturnya.
“Apapun kondisi keuangan negara, tapi, kan, sudah berjalan dua tahun. Harus dilanjutkan. Tidak boleh berhenti. APBD tidak bisa membiayai karena bukan aset kami,” imbuh Mulyani.
Mulyani mengatakan, hal tersebut mulai berdampak munculnya kembali keramba ikan. Dulu rencana ada zona khusus keramba tapi pemerintah pusat tidak segera memberikan kejelasan.
ADVERTISEMENT
“Dulu disampaikan ada zona keramba, namun sekarang mulai merata kembali karena kementerian tidak segera menjelaskan titiknya. Saya siap membantu mensosialisasikan, membawa masyarakat saya,” pungkasnya.
Arf/ed. MN
Page 2 of 2
