LimaSisiNews, Bantul (DIY) –
Sebanyak 34 elemen dan relawan di Bantul menyatakan dukungan mereka untuk pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo dan Rony Wijaya. Ke 34 relawan ini menggelar deklarasi di Posko Pemenangan Relawan Joko – Rony yang berlokasi di Wojo, Bantul, Sabtu (21/09/2024).
Ke 34 elemen dan laskar tersebut di antaranya: Arafat, Mubarok, Hamba Allah, Forum Laskar Ppp Bantul, Batara, Sedulur Jokowi, Pospera, Industri Kreatif Bantul, Kelompok Wanita Tani (KWT) Bantul, Milenials Bantul, Budrex, Nagamerah, 021 Ribon, dan masih banyak yang lainnya.
Mereka secara resmi mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan Joko-Rony sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024. Dukungan ini diberikan dengan harapan besar agar pasangan tersebut dapat memimpin Kabupaten Bantul ke arah yang lebih baik.
Acara deklarasi sendiri dihadiri oleh 3.000 relawan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, petani, aktivis, akademisi, praktisi dan berbagai kelompok lainnya. Semangat yang tinggi dan optimisme terlihat di setiap relawan yang hadir untuk mendukung perubahan di Bantul melalui pasangan Joko – Rony.
Dalam momentum tersebut, Jugil Adiningrat selaku Ketua Umum Relawan Joko – Rony menyampaikan beberapa alasan mengapa relawan mendukung Joko – Rony.
“Sudah jelas dan nyata bahwa kepemimpinan yang berintegritas dan berpengalaman, pasangan Joko – Rony memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan rekam jejak yang bersih dan komitmen kuat untuk mengedepankan kepentingan rakyat Bantul,” Tegasnya
“Visi dan misi yang berpihak pada rakyat. Program-program yang diusung oleh pasangan ini diyakini mampu membawa Kabupaten Bantul lebih maju, sejahtera, dan adil. Fokus mereka pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Bantul,” lanjutnya.
Tim hukum dan advokasi sekaligus Humas Relawan Joko – Rony Musthafa, S.H., menambahkan bahwa pasangan Joko – Rony mempunyai komitmen terhadap kaum marginal dan ekonomi kerakyatan.